KEBIJAKAN PEMERINTAH

Antisipasi Corona, Akademisi Imbau Jangan Terlalu Fokus ke Ekonomi

Dian Kurniati | Senin, 09 Maret 2020 | 09:09 WIB
Antisipasi Corona, Akademisi Imbau Jangan Terlalu Fokus ke Ekonomi

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews—Sikap pemerintah yang lebih banyak mengobral insentif fiskal ketimbang fokus dalam penanggulangan penyebaran virus Corona mendapat kritik dari sejumlah akademisi.

Akademisi Ilmu Ekonomi dari Universitas Indonesia Telisa Aulia Falianty menilai seluruh insentif fiskal yang dicanangkan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tidak akan berguna apabila masyarakat khawatir untuk bertransaksi.

"Ekonomi itu nomor dua setelah kesehatan, karena masyarakat akan kehilangan keyakinan untuk bertransaksi ekonomi kalau penanganan kesehatannya buruk," katanya kepada DDTCNews, Senin (9/3/2020).

Baca Juga:
Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Telisa menyebut respons pemerintah terhadap wabah virus Corona terlampau lambat. Padahal kredibilitas pemerintah dalam mengatasi virus Corona akan mempengaruhi banyak hal, termasuk di bidang ekonomi.

Menurutnya, upaya pertama yang perlu dilakukan pemerintah seharusnya mengumumkan anggaran penanganan virus Corona seperti Jepang, Korea Selatan, dan Thailand, bukan fokus ke ekonomi lebih dulu.

Selain penanganan wabah, pemerintah juga bisa mendanai proyek penelitian untuk mencari obat atau vaksin virus Corona. "Nggak apa-apa berkorban sedikit, entah melakukan realokasi anggaran dari mana untuk penanganan Corona," ujarnya.

Baca Juga:
Catat! Ini Beda Layanan Bea Cukai, Imigrasi, dan Karantina Kesehatan

Jika kecemasan masyarakat berkurang, Telisa menilai berbagai stimulus fiskal itu baru akan bekerja. Dia pun mendukung upaya Menteri Keuangan Sri Mulyani menahan efek Corona dengan pelbagai stimulus asal dilakukan secara terukur.

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Agus Pambagio menyarankan pemerintah melakukan realokasi anggaran infrastruktur dan mengalihkannya pada usaha padat karya, untuk menampung para pekerja pariwisata yang menganggur.

“Stimulus pada sektor usaha padat karya bisa langsung dirasakan masyarakat dalam jangka pendek, dibandingkan dengan memberikan insentif kepada influencer untuk mempromosikan pariwisata,” ujarnya. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Kamis, 18 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Penghapusan NPWP, Utang Pajak Harus Lunas? Begini Ketentuannya

BERITA PILIHAN
Kamis, 18 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN FISKAL

Jaga Kesehatan APBN, Bagaimana Cara Optimalkan Penerimaan Negara?

Kamis, 18 April 2024 | 15:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Buat Surat Pernyataan Wajib Pajak Non-Efektif

Kamis, 18 April 2024 | 14:30 WIB PERTUMBUHAN EKONOMI

Susun RKP, Ekonomi Ditarget Tumbuh 5,3 - 5,6 Persen pada Tahun Depan

Kamis, 18 April 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

Pemerintah Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah Terhadap Industri

Kamis, 18 April 2024 | 13:48 WIB KONSULTASI PAJAK

Bayar Endorse Influencer di Media Sosial, Dipotong PPh Pasal 21?

Kamis, 18 April 2024 | 13:30 WIB AMERIKA SERIKAT

Bentuk UN Tax Convention, G-7 Ungkap Pentingnya Konsensus dalam Pajak

Kamis, 18 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ajukan Penghapusan NPWP, Utang Pajak Harus Lunas? Begini Ketentuannya

Kamis, 18 April 2024 | 11:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Perpanjangan Lapor SPT Tahunan, DJP Minta WP Cek Kelengkapan Lampiran

Kamis, 18 April 2024 | 11:23 WIB PMK 186/2021

Hambat Pemeriksaan, Izin Akuntan Publik atau KAP Bisa Dibekukan