Fokus
Literasi
Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:14 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 Juni 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 Juni 2022 | 13:15 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 22 Juni 2022 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 22 JUNI - 28 JUNI 2022
Rabu, 15 Juni 2022 | 12:45 WIB
STATISTIK CUKAI MULTINASIONAL
Rabu, 15 Juni 2022 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 15 JUNI - 21 JUNI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Anggaran Riset Kecil, Pengusaha Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

A+
A-
1
A+
A-
1
Anggaran Riset Kecil, Pengusaha Didorong Manfaatkan Supertax Deduction

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. (tangkapan layar)

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kembali mendorong pelaku industri memanfaatkan insentif supertax deduction untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).

Agus mengatakan pemerintah memberikan insentif supertax deduction agar kegiatan litbang mengenai aplikasi teknologi baru menarik bagi sektor swasta. Pasalnya, dana untuk kegiatan litbang tersebut masih sangat kecil dan didominasi anggaran pemerintah.

"Ini bisa dimanfaatkan dan masih sangat rendah pemanfaatan dari sektor industri untuk klaim kebijakan pemerintah supertax deduction berkaitan dengan R&D," katanya dalam Penghargaan Rintisan Teknologi Industri 2021, dikutip Sabtu (4/12/2021).

Baca Juga: Realisasi Insentif PPnBM Mobil dan PPN Rumah Minim, Begini Kata DJP

Agus mengatakan investasi dalam kegiatan litbang diperlukan untuk menemukan teknologi baru yang dapat mendukung masing-masing industri. Menurutnya, kegiatan litbang itu perlu ditingkatkan karena menjadi kunci untuk memenangkan persaingan global.

Sepanjang 2020, belanja riset yang ditujukan untuk menuju aplikasi teknologi baru hanya mencapai 0,31% produk domestik bruto (PDB). Dari angka tersebut, 85% di antaranya berasal dari anggaran pemerintah.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan negara-negara maju karena pelaku usaha justru memberikan kontribusi lebih dominan dalam struktur belanja riset menuju aplikasi teknologi baru di industri masing-masing.

Baca Juga: Soal Nasib Kelanjutan Insentif Fiskal, Dirjen Pajak Buka Suara

Agus kemudian meminta pelaku industri melakukan kegiatan litbang untuk pengembangan teknologi agar ketergantungan Indonesia terhadap impor barang modal dan produk hilir dapat diminimalkan.

Dia menyebut salah satu tantangan pemerintah saat ini yakni membentuk ekosistem litbang dalam konteks industri. Dari ekosistem tersebut, ujarnya, akan dihasilkan aplikasi teknologi baru yang dapat membuat proses produksi semakin efisien.

Pembentukan ekosistem litbang untuk industri juga berkaitan erat dengan cita-cita menjadi 10 besar ekonomi dunia pada 2030. Pasalnya, kontribusi industri masih menjadi yang tertinggi dalam struktur PDB Indonesia.

Baca Juga: Insentif Tambahan Pengguna KITE dan KB Dicabut, Begini Penjelasan DJBC

"Tentu salah satu basis untuk bisa mencapai target atau misi tersebut yaitu dengan mendorong peningkatan riset dan teknologi, khususnya ristek yang akan hasilkan teknologi baru bagi industri," ujarnya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 153/2020 mengatur pemberian insentif supertax deduction untuk kegiatan litbang. Terdapat 105 tema dari 11 fokus litbang yang dapat mengajukan insentif pajak tersebut.

Fokus bidangnya meliputi yakni pangan; farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan; serta tekstil, kulit, alas kaki, dan aneka. Kemudian ada alat transportasi; elektronika dan telematika; energi; barang modal, komponen, dan bahan penolong; agroindustri; logam dasar dan bahan galian bukan logam; kimia dasar berbasis migas dan batu bara; serta pertahanan dan keamanan.

Baca Juga: Pacu Produksi Film Asing, Negara Tetangga Ini Tawarkan Insentif Pajak

Pengusaha yang mengajukan supertax deduction wajib menyampaikan proposal kegiatan litbang yang setidaknya memuat nomor dan tanggal proposal kegiatan litbang; nama dan nomor pokok wajib pajak (NPWP); fokus, tema, dan topik litbang; target capaian dari kegiatan litbang; serta nama dan NPWP dari rekanan kerja sama jika litbang dilakukan melalui kerja sama.

Pengusaha juga harus melaporkan perkiraan waktu yang dibutuhkan sampai mencapai hasil akhir yang diharapkan dari kegiatan litbang; perkiraan jumlah pegawai dan/atau pihak lain yang terlibat dalam kegiatan litbang; serta perkiraan biaya dan tahun pengeluaran biaya. (sap)

Baca Juga: Realisasi Insentif Tambahan Pengguna KITE dan KB Tembus Rp15,8 Miliar
Topik : insentif pajak, insentif fiskal, supertax deduction, litbang, riset

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 08 Juni 2022 | 15:00 WIB
PEMERIKSAAN BPK

Soal Pemeriksaan Kelayakan Penerima Tax Holiday, BPK Temukan Isu Ini

Minggu, 05 Juni 2022 | 07:00 WIB
PEMERIKSAAN BPK

Pengawasan Insentif PPh Badan Belum Memadai, Begini Temuan BPK

Sabtu, 04 Juni 2022 | 12:30 WIB
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK

BPK Soroti DJP Soal Pengelolaan Insentif Pajak yang Belum Terpusat

berita pilihan

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:56 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Wajib Pajak Penuhi Kebijakan II tapi Tak Ikut PPS? Simak Risikonya

Jum'at, 24 Juni 2022 | 20:18 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Penerapan Pajak Karbon Ditunda Lagi, Ini Keterangan Resmi BKF Kemenkeu

Jum'at, 24 Juni 2022 | 19:40 WIB
REFORMASI PERPAJAKAN

Untuk Sistem Pajak Indonesia, World Bank Setujui Pinjaman Rp11 Triliun

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Alokasikan Rp350 Triliun untuk Subsidi BBM Hingga Listrik

Jum'at, 24 Juni 2022 | 18:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PTA D-8?

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:45 WIB
PERDAGANGAN BERJANGKA

Akomodir Korban Robot Trading, Bappebti Tambah Kanal Pengaduan Nasabah

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:30 WIB
SE-17/PJ/2022

Sebelum Teliti Suket PPS Milik WP, KPP Wajib Setor Data Temuan ke DJP

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:28 WIB
KANWIL DJP JAWA TIMUR II

PPS Berakhir Sebentar Lagi, Kanwil DJP Jatim II Imbau Advokat

Jum'at, 24 Juni 2022 | 17:00 WIB
PMK 90/2020

Contoh Kasus Hibah Antar-Perusahaan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Jum'at, 24 Juni 2022 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Beli Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi atau KTP, Ini Kata Luhut