Review
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 15:00 WIB
HAK WAJIB PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 14:14 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 08:52 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & alat
Rabu, 30 September 2020 | 09:10 WIB
KURS PAJAK 30 SEPTEMBER - 6 OKTOBER 2020
Jum'at, 25 September 2020 | 19:31 WIB
STATISTIK PENANGANAN COVID-19
Rabu, 23 September 2020 | 18:13 WIB
STATISTIK MANAJEMEN PAJAK
Rabu, 23 September 2020 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 23 SEPTEMBER-29 SEPTEMBER 2020
Komunitas
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Selasa, 29 September 2020 | 16:40 WIB
POLITEKNIK WILMAR BISNIS INDONESIA MEDAN
Senin, 28 September 2020 | 11:45 WIB
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Kolaborasi
Selasa, 29 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 29 September 2020 | 10:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 13:50 WIB
KONSULTASI
Selasa, 22 September 2020 | 11:00 WIB
KONSULTASI
Reportase

Anda Diminta Lapor Ulang Pemanfaatan Insentif? DJP: Unduh File Terbaru

A+
A-
74
A+
A-
74
Anda Diminta Lapor Ulang Pemanfaatan Insentif? DJP: Unduh File Terbaru

Tangkapan layar tampilan e-Reporting Insentif Covid-19.

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) meminta beberapa wajib pajak untuk melakukan pelaporan ulang atas realisasi pemanfaatan insentif pajak Covid-19. Permintaan ini menjadi bahasan media nasional pada hari ini, Rabu (17/6/2020).

Melalui email, otoritas menyatakan adanya kegagalan sistem informasi DJP dalam membaca pelaporan realisasi pemanfaatan insentif pajak Covid-19 yang telah disampaikan beberapa wajib pajak. Oleh karena itu, wajib pajak tersebut diminta untuk melapor ulang.

“Silakan melakukan pelaporan ulang laporan realisasi dengan mengunduh kembali file excel terbaru dan menggunakan kode pembetulan 01, baik masa April dan masa Mei apabila sudah dilaporkan sebelumnya,” demikian respons dari akun contact center DJP melalui Twitter @kring_pajak.

Baca Juga: Akhir Kuartal III/2020, Realisasi Insentif Pajak Baru 22,9%

Seperti diketahui, beberapa DJP juga telah memperbarui aplikasi pelaporan pemanfaatan insentif pajak, e-Reporting Insentif Covid-19. Pembaruan dilakukan karena ada penambahan fitur validasi agar kualitas data yang masuk menjadi lebih baik.

Selain terkait pelaporan ulang realisasi pemanfaatan insentif, sejumlah media nasional menyoroti realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2020 yang turun makin dalam. Selain itu, ada pula pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi rencana investigasi pajak digital oleh Amerika Serikat (AS).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Baca Juga: AirBnB Akhirnya Bayar Kekurangan Setoran Pajak Hingga Rp34 Miliar
  • Jumlah Wajib Pajak Tidak Banyak

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan kendala sistem informasi mengakibatkan laporan realisasi insentif yang dilaporkan wajib pajak tidak terbaca sistem. Dia memastikan jumlah wajib pajak yang diminta melakukan pelaporan ulang tidak banyak.

“Saya tidak hafal jumlahnya tapi tidak banyak [wajib pajak yang diminta melapor ulang],” ujarnya. (DDTCNews)

  • Lampiran SSP

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan untuk aplikasi lampiran surat setoran pajak (SSP) insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP) dan PPh final DTP untuk UMKM juga sudah dirilis. Wajib pajak sudah dapat memanfaatkan aplikasi tersebut.

Baca Juga: Implementasi Nasional Mulai Hari Ini, Segera Update e-Faktur 3.0

"Sudah sejak kemarin rilis [aplikasi lampiran SSP] dan sudah bisa digunakan wajib pajak,” kata Iwan. (DDTCNews)

  • Menu Monitoring

Dalam e-Reporting Insentif Covid-19 yang baru, selain Dashboard, ada menu Monitoring. DJP menyatakan menu Monitoring merupakan informasi proses validasi yang dilakukan sistem. Informasi proses validasi hanya bersifat sementara, yaitu 7 hari sejak pelaporan realisasi di-upload.

Iwan menjelaskan menu Monitoring ini untuk memberikan informasi kepada wajib pajak terkait status laporan realisasi insentifnya. menu tersebut juga dimanfaatkan DJP untuk pengawasan berupa menghitung potensi insentif dan nilai pajak yang dimanfaatkan oleh WP.

Baca Juga: Institut STIAMI Gelar Webinar Gratis Soal Perpajakan, Berminat?

"[Menu Monitoring] untuk menghitung nilai potensi pajaknya," paparnya. (DDTCNews)

  • Tidak Permasalahkan PPN

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital luar negeri yang berlaku mulai Juli 2020 tidak melanggar aturan yang ada. Jenis pajak ini juga tidak dipermasalahkan oleh AS.

“Pemerintah mengatur pajak pertambahan nilai bagi subjek pajak luar negeri, sementara Kantor Perwakilan Dagang AS atau USTR mempermasalahkan pajak penghasilan,” katanya. Simak artikel ‘Sri Mulyani Sebut Perwakilan Dagang AS Tidak Menyoal PPN PMSE’.

Baca Juga: Indonesia akan Berlakukan PPh Khusus untuk HNWI? Ini Kata Dirjen Pajak

Terkait dengan pengenaan PPh, Sri Mulyani menegaskan pemerintah Indonesia bakal terus berpartisipasi dan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk merumuskan konsensus global. Artinya, pemerintah masih menunggu konsensus tersebut. Simak ‘Siapkah Pajak Digital Diimplementasikan? Simak Diskusinya di Sini’. (Kompas/Bisnis Indonesia/DDTCNews)

  • Realisasi Penerimaan Pajak

Realisasi penerimaan pajak hingga akhir Mei 2020 senilai Rp444,6 triliun atau 35,4% terhadap target APBN 2020 yang sudah diubah sesuai Perpres No. 54 /2020 senilai Rp1.254,1 triliun. Realisasi ini turun 10,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Simak artikel ‘Lengkap! Begini Realisasi Penerimaan Perpajakan Per Akhir Mei 2020’.

Secara umum, realisasi pendapatan negara tercatat senilai Rp664,3 triliun atau terkontraksi 9,0% dibandingkan capaian periode yang sama tahun lalu Rp730,1 triliun. Realisasi pendapatan negara itu setara dengan 37,7% dari target senilai Rp1.760,9 triliun.

Baca Juga: Apa Itu e-Faktur Client Desktop, Web Based, dan Host to Host?

“Kita melihat pada akhir Mei ini penerimaan negara mengalami kontraksi. Memang ada ekspektasi terjadi kontraksi penerimaan dibandingkan tahun lalu akibat covid-19, di mana perusahaan, perorangan, atau kegiatan ekonomi mengalami kondisi yang tertekan. Itu sudah terlihat mulai Mei ini,” jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (Bisnis Indonesia/Kontan/DDTCNews)

  • Kerja Sama Pihak Eksternal

DJP membuka peluang adanya perjanjian kerja sama dengan pihak eksternal dalam melaksanakan kegiatan pengumpulan data lapangan (KPDL) untuk perluasan basis data pajak. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-11/PJ/2020.

"KPDL dapat dilaksanakan oleh pihak eksternal berdasarkan perjanjian kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak,” demikian bunyi ketentuan dalam surat edaran tersebut. (DDTCNews)

Baca Juga: Cara Mengajukan Restitusi Dipercepat PPN
  • Pemanfaatan Insentif Pajak

Masih banyak pelaku usaha yang belum memanfaatkan insentif pajak yang telah diberikan pemerintah untuk merespons Covid-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat realisasi pemberian insentif pajak untuk pelaku usaha hingga akhir Mei 2020 baru mencapai 6,8% dari alokasi yang sudah disiapkan senilai Rp120,61 triliun.

“Kita melihat 6,8% sudah teralisasi. Wajib pajak yang memang memenuhi syarat untuk mendapatkan, ada yang belum atau tidak mengajukan permohonan,” ujar Sri Mulyani. Simak pula artikel ‘Dirjen Pajak: Cara Memanfaatkan Insentif Tidak Susah’. (DDTCNews) (kaw)

Baca Juga: Tarif Bea Meterai Rp10.000, Potensi Penerimaan Pajak 2021 Bertambah
Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pelaporan insentif, insentif pajak, virus Corona, Ditjen Pajak,
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Franky Winarto

Rabu, 17 Juni 2020 | 17:36 WIB
Kenapa link FormatRealisasiPPhFinalDTP.xls setelah diunduh, filenya tidak bisa dibuka? Katanya virus detected. Mohon pencerahannya. Terima kasih

Nissa Reista

Rabu, 17 Juni 2020 | 10:48 WIB
saya baru saja lapor dan status "diproses", jika dapat status gagal setelah tanggal batas maksimal lapor apakah masih bisa melakukan pembetulan?
1
artikel terkait
Rabu, 30 September 2020 | 13:24 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 13:20 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 30 September 2020 | 12:15 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 12:04 WIB
E-FAKTUR 3.0
berita pilihan
Kamis, 01 Oktober 2020 | 09:04 WIB
INSENTIF PAJAK
Kamis, 01 Oktober 2020 | 08:00 WIB
INGGRIS
Kamis, 01 Oktober 2020 | 08:00 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 30 September 2020 | 19:49 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 18:30 WIB
PAJAK ORANG KAYA
Rabu, 30 September 2020 | 18:10 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:30 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
BEA METERAI
Rabu, 30 September 2020 | 17:15 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 30 September 2020 | 16:56 WIB
KONSULTASI PAJAK