Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

DPR Ingin Tarif Lebih Tinggi

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Semua fraksi di DPR kompak memilih tarif tebusan tax amnesty lebih tinggi dari posisi pemerintah untuk seluruh periode, baik untuk konteks repatriasi yakni dengan pengalihan harta ke dalam negeri, maupun untuk konteks deklarasi yaitu tanpa pengalihan harga ke dalam negeri.

Konfigurasi sikap politik 10 fraksi di DPR itu terungkap dalam dokumen ‘Perkembangan Pembahasan RUU Pengampunan Pajak’ yang diperoleh DDTCNews dari DPR, Jumat malam (24/6). Dokumen ini ditandatangani resmi oleh salah seorang anggota Panja RUU Pengampunan Pajak.

Dokumen tersebut mengungkapkan untuk tarif tebusan repatriasi periode I, DPR menginginkan tarif mulai dari 4%, sedangkan pemerintah 2%. Begitu pula untuk periode kedua dan ketiga, DPR menginginkan tarif mulai dari 6%, sementara pemerintah 3%.

Baca Juga: Ada Ken saat Tommy Mendaftar Tax Amnesty

Hal yang sama berlaku untuk tarif tebusan bagi deklarasi periode I. DPR menginginkan tarif mulai dari 5%, sedangkan pemerintah 4%. Begitu pula untuk periode kedua dan ketiga, DPR menghendaki tarif mulai dari 7%, sementara pemerintah cukup 6%.

Sementara itu, untuk tarif tebusan tax amnesty bagi usaha dengan peredaran bruto (omzet) di bawah Rp4,8 miliar, yang itu berarti kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hanya 2 dari 10 fraksi yang mengeluarkan sikapnya, yaitu Partai Golkar dan Hanura.

Golkar menginginkan tarif tebusan lebih rendah dari posisi pemerintah, yaitu 0,5% untuk dua periode. Adapun, Hanura menghendaki tarif 2% untuk periode I, 4% untuk periode II, dan 6% untuk periode III. Posisi pemerintah sendiri dari periode I-III masing-masing adalah 1,75%, 2,75%, dan 4,75%. Berikut posisi fraksi-fraksi di DPR selengkapnya:

Baca Juga: Hanya PDIP & PKS yang Keberatan
Posisi Fraksi-fraksi untuk Tarif Tebusan Tax Amnesty (%)
Fraksi Periode Repatriasi Deklarasi UMKM
Pemerintah I 2 4 1,75
  II 3 6 2,75
  III 5 10 4,75
PDIP I 5 6 --
  II 6 9 -
  III 7 12 -
Golkar I 5 5 0,5
  II 10 10 0,5
Gerindra I 6 7 -
  II 7 10 -
  III 8 13 -
Demokrat I-III > tarif normal = tarif normal -
PAN I 9 10 -
  II 11 15 -
PKB I 6 8 -
  II 8 10 -
PKS I 15 20 -
  II 17 25  
PPP I 4 7 -
  II 6 7 -
  III 7,5 7 -
Nasdem I 5 7 -
  II 6 8 -
Hanura I 5 8 2
  II 7 10 4
  III 9 12 6

Dokumen tersebut mengungkapkan untuk tarif tebusan repatriasi periode I, DPR menginginkan tarif mulai dari 4%, sedangkan pemerintah 2%. Begitu pula untuk periode kedua dan ketiga, DPR menginginkan tarif mulai dari 6%, sementara pemerintah 3%.

Baca Juga: Ada Ken saat Tommy Mendaftar Tax Amnesty

Hal yang sama berlaku untuk tarif tebusan bagi deklarasi periode I. DPR menginginkan tarif mulai dari 5%, sedangkan pemerintah 4%. Begitu pula untuk periode kedua dan ketiga, DPR menghendaki tarif mulai dari 7%, sementara pemerintah cukup 6%.

Sementara itu, untuk tarif tebusan tax amnesty bagi usaha dengan peredaran bruto (omzet) di bawah Rp4,8 miliar, yang itu berarti kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), hanya 2 dari 10 fraksi yang mengeluarkan sikapnya, yaitu Partai Golkar dan Hanura.

Golkar menginginkan tarif tebusan lebih rendah dari posisi pemerintah, yaitu 0,5% untuk dua periode. Adapun, Hanura menghendaki tarif 2% untuk periode I, 4% untuk periode II, dan 6% untuk periode III. Posisi pemerintah sendiri dari periode I-III masing-masing adalah 1,75%, 2,75%, dan 4,75%. Berikut posisi fraksi-fraksi di DPR selengkapnya:

Baca Juga: Hanya PDIP & PKS yang Keberatan
Posisi Fraksi-fraksi untuk Tarif Tebusan Tax Amnesty (%)
Fraksi Periode Repatriasi Deklarasi UMKM
Pemerintah I 2 4 1,75
  II 3 6 2,75
  III 5 10 4,75
PDIP I 5 6 --
  II 6 9 -
  III 7 12 -
Golkar I 5 5 0,5
  II 10 10 0,5
Gerindra I 6 7 -
  II 7 10 -
  III 8 13 -
Demokrat I-III > tarif normal = tarif normal -
PAN I 9 10 -
  II 11 15 -
PKB I 6 8 -
  II 8 10 -
PKS I 15 20 -
  II 17 25  
PPP I 4 7 -
  II 6 7 -
  III 7,5 7 -
Nasdem I 5 7 -
  II 6 8 -
Hanura I 5 8 2
  II 7 10 4
  III 9 12 6
Topik : tax amenesty
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 07 November 2017 | 09:36 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 08 November 2017 | 09:18 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 18 Desember 2017 | 09:53 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 19 Desember 2017 | 09:44 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 10 November 2017 | 09:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 20 Desember 2017 | 10:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI