Berita
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Review
Rabu, 13 Januari 2021 | 15:23 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 12 Januari 2021 | 12:27 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 10 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP JAKARTA PUSAT ESTU BUDIARTO:
Rabu, 06 Januari 2021 | 16:38 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:37 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 15 Januari 2021 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 15 Januari 2021 | 15:31 WIB
TIPS PAJAK
Kamis, 14 Januari 2021 | 17:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Data & Alat
Rabu, 13 Januari 2021 | 17:05 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Rabu, 13 Januari 2021 | 09:30 WIB
KURS PAJAK 13 JANUARI - 19 JANUARI 2021
Jum'at, 08 Januari 2021 | 18:40 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 06 Januari 2021 | 17:06 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Komunitas
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH:
Sabtu, 16 Januari 2021 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 15 Januari 2021 | 16:30 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Rabu, 13 Januari 2021 | 11:15 WIB
DDTC PODTAX
Reportase
Perpajakan.id

40% Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Wajib Dipasok UMK & Koperasi

A+
A-
0
A+
A-
0
40% Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Wajib Dipasok UMK & Koperasi

Pekerja menyelesaikan pembuatan dekorasi rumah di Wirokerten, Banguntapan, Bantul, DI Yogyakarta, Rabu (21/10/2020). Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja akan meningkatkan peran UMK dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. (ANTARA FOTO/Hendra Nurdiyansyah/wsj)

JAKARTA, DDTCNews - Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) klaster koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja akan meningkatkan peran UMK dan koperasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

RPP itu mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengalokasikan 40% anggaran belanja barang dan jasanya untuk mengambil pasokan barang dan jasa dari UMK dan koperasi di daerah masing-masing. Ketentuan ini juga berlaku untuk pengadaan barang dan jasa oleh BUMN.

"Kementerian BUMN memerintahkan pengalokasikan pengadaan barang dan jasa pemerintah pusat kepada UMK serta koperasi yang dilakukan oleh BUMN, anak perusahaan, dan/atau perusahaan terafiliasi," bunyi Pasal 70 ayat (3) RPP tersebut, dikutip Kamis (26/11/2020).

Baca Juga: Swasta Penyalur Pembiayaan Murah untuk UMK Bisa Raih Insentif Pajak

Pemerintah pusat dan pemda yang tidak memenuhi syarat pengalokasikan anggaran tersebut diancam sanksi administratif. Instansi pemerintah pusat yang tidak memenuhi syarat pengalokasian 40% itu akan dikenai sanksi berupa tidak dibayarkan tagihan atas perbendaharaan negara.

Adapun pemda yang tidak memenuhi syarat pengalokasian sebesar 40% tersebut akan dikenai sanksi pengurangan dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Untuk mendukung kebijakan ini, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) serta K/L dan pemda diminta memperluas peranserta UMK dan koperasi dengan mencantumkan produk dan jasa hasil produksi dalam negeri.

Baca Juga: Siapkan Insentif Pajak, Pemerintah Bakal Atur Kriteria UMK Tertentu

Pemerintah pusat dan pemda juga diwajibkan memprioritaskan pemberian insentif dan kemudahan berusaha dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Insentif yang diberikan antara lain berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak dan retribusi, pemberian bantuan modal, dan pemberian bunga pinjaman rendah.

Guna meningkatkan kemudahan berusaha, UMK juga akan mendapatkan sosialisasi, pelatihan, pendampingan, dukungan fasilitas teknologi, dan kemudahan persyaratan dalam mengikuti proses pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga: DJP: Fasilitas PPh PMK 237/2020 Sudah Sejalan dengan UU Cipta Kerja

Lebih lanjut, kelompok kerja pengadaan barang dan jasa juga dilarang menambah persyaratan yang tidak sesuai dengan ketentuan. UMK yang ikut melakukan penyediaan barang dan jasa juga dijamin akan mendapatkan uang muka 100% dengan jaminan kontrak kerja atau perjanjian kerja. (Bsi)

Topik : UMK dan koperasi, pengadaan barang dan jasa pemerintah, UU Cipta Kerja
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Kamis, 17 Desember 2020 | 16:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 17 Desember 2020 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 16 Desember 2020 | 17:36 WIB
UU CIPTA KERJA
Rabu, 16 Desember 2020 | 14:18 WIB
RESTITUSI PAJAK
berita pilihan
Minggu, 17 Januari 2021 | 16:01 WIB
INSENTIF PEMBIAYAAN
Minggu, 17 Januari 2021 | 15:01 WIB
NIGERIA
Minggu, 17 Januari 2021 | 14:01 WIB
KABUPATEN LEBONG
Minggu, 17 Januari 2021 | 13:01 WIB
KEBIJAKAN EKONOMI
Minggu, 17 Januari 2021 | 12:01 WIB
KENYA
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:30 WIB
PODTAX
Minggu, 17 Januari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 10:01 WIB
INSENTIF PAJAK
Minggu, 17 Januari 2021 | 09:01 WIB
KEUANGAN DAERAH
Minggu, 17 Januari 2021 | 08:01 WIB
BUDIJANTO ARDIANSJAH: