Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

1 Juli 2016, E-Faktur Berlaku Nasional

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Mulai 1 Juli 2016, Ditjen Pajak kini mewajibkan seluruh pengusaha kena pajak (PKP) Indonesia untuk menggunakan e-Faktur atau faktur pajak elektronik.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan PKP yang tidak membuat e-Faktur sesuai tata cara yang ditetapkan, maka tetap akan dianggap tidak membuat e-Faktur, dan dikenakan sanksi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.

“Pemberlakuan secara nasional ini menyusul pemberlakuan e-Faktur di wilayah Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015,” jelas Hestu, Jum’at (24/6).

Baca Juga: Pemerintah Ungkap Faktur Pajak Masukan Palsu

Hestu menerangkan faktur yang tidak berbentuk e-Faktur maupun sudah berbentuk e-Faktur tapi tidak sesuai dengan tata caranya, maka pajak yang dibayar dalam faktur tersebut tidak bisa dijadikan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak (BKP) ataupun penerima jasa kena pajak (JKP).

Ditjen Pajak mengimbau bagi PKP yang belum menggunakan e-Faktur, terutama untuk PKP wilayah luar Jawa dan Bali untuk segera mengajukan permintaan sertifikat elektronik kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan, sehingga dapat melaksanakan kewajiban penerbitan e-Faktur mulai 1 Juli 2016.

Selain itu, kepada seluruh pembeli BKP dan penerima JKP yang menerima faktur pajak dari PKP, agar memastikan bahwa faktur pajak yang diterima tersebut merupakan e-Faktur dan keterangan yang tercantum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Baca Juga: Contoh Kasus Pembuatan Faktur Pajak Gabungan

“Perihal pengecekan data dan kesesuaian keterangan data, bisa juga dilakukan validasi melalui fitur pajak masukan pada aplikasi e-Faktur, atau pemindaian barcode/QR Code yang tertera pada e-Faktur,” pungkas Hestu. (Amu)

“Pemberlakuan secara nasional ini menyusul pemberlakuan e-Faktur di wilayah Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015,” jelas Hestu, Jum’at (24/6).

Baca Juga: Pemerintah Ungkap Faktur Pajak Masukan Palsu

Hestu menerangkan faktur yang tidak berbentuk e-Faktur maupun sudah berbentuk e-Faktur tapi tidak sesuai dengan tata caranya, maka pajak yang dibayar dalam faktur tersebut tidak bisa dijadikan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak (BKP) ataupun penerima jasa kena pajak (JKP).

Ditjen Pajak mengimbau bagi PKP yang belum menggunakan e-Faktur, terutama untuk PKP wilayah luar Jawa dan Bali untuk segera mengajukan permintaan sertifikat elektronik kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan, sehingga dapat melaksanakan kewajiban penerbitan e-Faktur mulai 1 Juli 2016.

Selain itu, kepada seluruh pembeli BKP dan penerima JKP yang menerima faktur pajak dari PKP, agar memastikan bahwa faktur pajak yang diterima tersebut merupakan e-Faktur dan keterangan yang tercantum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Baca Juga: Contoh Kasus Pembuatan Faktur Pajak Gabungan

“Perihal pengecekan data dan kesesuaian keterangan data, bisa juga dilakukan validasi melalui fitur pajak masukan pada aplikasi e-Faktur, atau pemindaian barcode/QR Code yang tertera pada e-Faktur,” pungkas Hestu. (Amu)

Topik : apliaksi e-faktur, faktur pajak, online djp
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI