Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

1 Juli 2016, E-Faktur Berlaku Nasional

0
0

JAKARTA, DDTCNews – Mulai 1 Juli 2016, Ditjen Pajak kini mewajibkan seluruh pengusaha kena pajak (PKP) Indonesia untuk menggunakan e-Faktur atau faktur pajak elektronik.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan PKP yang tidak membuat e-Faktur sesuai tata cara yang ditetapkan, maka tetap akan dianggap tidak membuat e-Faktur, dan dikenakan sanksi sebesar 2% dari dasar pengenaan pajak.

“Pemberlakuan secara nasional ini menyusul pemberlakuan e-Faktur di wilayah Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015,” jelas Hestu, Jum’at (24/6).

Baca Juga: Contoh Kasus Pembuatan Faktur Pajak Gabungan

Hestu menerangkan faktur yang tidak berbentuk e-Faktur maupun sudah berbentuk e-Faktur tapi tidak sesuai dengan tata caranya, maka pajak yang dibayar dalam faktur tersebut tidak bisa dijadikan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak (BKP) ataupun penerima jasa kena pajak (JKP).

Ditjen Pajak mengimbau bagi PKP yang belum menggunakan e-Faktur, terutama untuk PKP wilayah luar Jawa dan Bali untuk segera mengajukan permintaan sertifikat elektronik kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan, sehingga dapat melaksanakan kewajiban penerbitan e-Faktur mulai 1 Juli 2016.

Selain itu, kepada seluruh pembeli BKP dan penerima JKP yang menerima faktur pajak dari PKP, agar memastikan bahwa faktur pajak yang diterima tersebut merupakan e-Faktur dan keterangan yang tercantum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Baca Juga: Memahami Kriteria Penelitian Faktur Pajak Fiktif

“Perihal pengecekan data dan kesesuaian keterangan data, bisa juga dilakukan validasi melalui fitur pajak masukan pada aplikasi e-Faktur, atau pemindaian barcode/QR Code yang tertera pada e-Faktur,” pungkas Hestu. (Amu)

“Pemberlakuan secara nasional ini menyusul pemberlakuan e-Faktur di wilayah Jawa dan Bali sejak 1 Juli 2015,” jelas Hestu, Jum’at (24/6).

Baca Juga: Contoh Kasus Pembuatan Faktur Pajak Gabungan

Hestu menerangkan faktur yang tidak berbentuk e-Faktur maupun sudah berbentuk e-Faktur tapi tidak sesuai dengan tata caranya, maka pajak yang dibayar dalam faktur tersebut tidak bisa dijadikan pajak masukan bagi pembeli barang kena pajak (BKP) ataupun penerima jasa kena pajak (JKP).

Ditjen Pajak mengimbau bagi PKP yang belum menggunakan e-Faktur, terutama untuk PKP wilayah luar Jawa dan Bali untuk segera mengajukan permintaan sertifikat elektronik kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP dikukuhkan, sehingga dapat melaksanakan kewajiban penerbitan e-Faktur mulai 1 Juli 2016.

Selain itu, kepada seluruh pembeli BKP dan penerima JKP yang menerima faktur pajak dari PKP, agar memastikan bahwa faktur pajak yang diterima tersebut merupakan e-Faktur dan keterangan yang tercantum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Baca Juga: Memahami Kriteria Penelitian Faktur Pajak Fiktif

“Perihal pengecekan data dan kesesuaian keterangan data, bisa juga dilakukan validasi melalui fitur pajak masukan pada aplikasi e-Faktur, atau pemindaian barcode/QR Code yang tertera pada e-Faktur,” pungkas Hestu. (Amu)

Topik : apliaksi e-faktur, faktur pajak, online djp
artikel terkait
Selasa, 23 April 2019 | 15:42 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 23 April 2019 | 11:47 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 23 April 2019 | 11:32 WIB
KINERJA FISKAL
Selasa, 23 April 2019 | 10:47 WIB
KINERJA FISKAL
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP