Review
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Selasa, 04 Agustus 2020 | 09:19 WIB
OPINI PAJAK
Fokus
Literasi
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Senin, 10 Agustus 2020 | 17:29 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Selasa, 04 Agustus 2020 | 16:12 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PERPAJAKAN
Komunitas
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Kamis, 06 Agustus 2020 | 18:46 WIB
UNIVERSITAS MULIA
Reportase

Surat Pernyataan Boleh Diajukan Hingga 3 Kali

A+
A-
0
A+
A-
0
 Surat Pernyataan Boleh Diajukan Hingga 3 Kali

JAKARTA, DDTCNews — Di tengah euforia pelaksanaan tax amnesty yang berlangsung saat ini, wajib pajak yang telah menyampaikan surat pernyataan pada petugas pajak diperbolehkan menyampaikan kembali surat pernyataan yang kedua hingga ketiga.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (PMK 118/2016).

“Melalui surat pernyataan kedua dan ketiga tersebut wajib pajak bisa melaporkan penambahan atau pengurangan harta yang belum atau sudah dimasukkan dalam surat pernyataan pertama,” ungkap satu pasal PMK 118/2016.

Baca Juga: Kata DJP, 96% Peserta Amnesti Pajak Sudah Lapor SPT. Anda Sudah?

Melalui surat pernyataan kedua dan ketiga ini, wajib pajak juga bisa mengubah penghitungan uang tebusan dalam hal wajib pajak memutuskan untuk menarik kembali pernyataan repatriasi dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun yang sebelumnya disampaikan dalam surat pernyataan pertama.

Selain itu, wajib pajak juga bisa mengungkapkan perubahan besarnya uang tebusan melalui surat pernyataan kedua dan ketiga dalam hal apabila wajib pajak sebelumnya menyatakan tidak akan mengalihkan harta ke luar wilayah Indonesia, namun di tengah perjalanan bermaksud mengalihkan hartanya ke luar Indonesia setelah jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan.

Seperti diketahui surat pernyataan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak untuk mengikuti tax amnesty. Atas penyampain surat pernyataan ini, Kepala Kanwil DJP di mana wajib pajak mendaftar akan menerbitkan surat keterangan dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pernyataan.

Baca Juga: Paling Lambat Besok! Peserta Amnesti Pajak Harus Lapor Ini ke DJP

Namun perlu dicatat, Pasal 22 ayat (3) UU Pengampunan Pajak menyebutkan, penyampaian surat pernyataan kedua dan ketiga tersebut dapat disampaikan sebelum atau setelah surat keterangan atas surat pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan.

Artinya, untuk mengajukan surat pernyataan kedua dan ketiga, wajib pajak tidak perlu menunggu diterbitkannya surat keterangan atas pengajuan pertamanya. Selain itu, pengajuan pertama hingga ketiga hanya berlaku apabila dilakukan maksimal 31 Maret 2017. (Amu)

Baca Juga: Efek Virus Corona, DJP Beri Kelonggaran Peserta Amnesti Pajak
Topik : tax amnesty, surat pernyataan, PMK 118 2016
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 05 Agustus 2019 | 08:38 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Sabtu, 03 Agustus 2019 | 15:29 WIB
TAX AMNESTY II
Jum'at, 02 Agustus 2019 | 19:03 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 02 Agustus 2019 | 18:39 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KESEJAHTERAAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 06:00 WIB
BELANDA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 17:08 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 11 Agustus 2020 | 16:39 WIB
INSENTIF PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:52 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:51 WIB
AMERIKA SERIKAT
Selasa, 11 Agustus 2020 | 15:00 WIB
KONSULTASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:45 WIB
KORPORASI
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:07 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG