Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Surat Pernyataan Boleh Diajukan Hingga 3 Kali

0
0

JAKARTA, DDTCNews — Di tengah euforia pelaksanaan tax amnesty yang berlangsung saat ini, wajib pajak yang telah menyampaikan surat pernyataan pada petugas pajak diperbolehkan menyampaikan kembali surat pernyataan yang kedua hingga ketiga.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (PMK 118/2016).

“Melalui surat pernyataan kedua dan ketiga tersebut wajib pajak bisa melaporkan penambahan atau pengurangan harta yang belum atau sudah dimasukkan dalam surat pernyataan pertama,” ungkap satu pasal PMK 118/2016.

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

Melalui surat pernyataan kedua dan ketiga ini, wajib pajak juga bisa mengubah penghitungan uang tebusan dalam hal wajib pajak memutuskan untuk menarik kembali pernyataan repatriasi dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun yang sebelumnya disampaikan dalam surat pernyataan pertama.

Selain itu, wajib pajak juga bisa mengungkapkan perubahan besarnya uang tebusan melalui surat pernyataan kedua dan ketiga dalam hal apabila wajib pajak sebelumnya menyatakan tidak akan mengalihkan harta ke luar wilayah Indonesia, namun di tengah perjalanan bermaksud mengalihkan hartanya ke luar Indonesia setelah jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan.

Seperti diketahui surat pernyataan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak untuk mengikuti tax amnesty.  Atas penyampain surat pernyataan ini, Kepala Kanwil DJP di mana wajib pajak mendaftar akan menerbitkan surat keterangan dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pernyataan.

Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty

Namun perlu dicatat, Pasal 22 ayat (3) UU Pengampunan Pajak menyebutkan, penyampaian surat pernyataan kedua dan ketiga tersebut dapat disampaikan sebelum atau setelah surat keterangan atas surat pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan.

Artinya, untuk mengajukan surat pernyataan kedua dan ketiga, wajib pajak tidak perlu menunggu diterbitkannya surat keterangan atas pengajuan pertamanya. Selain itu, pengajuan pertama hingga ketiga hanya berlaku apabila dilakukan maksimal 31 Maret 2017. (Amu)

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%

“Melalui surat pernyataan kedua dan ketiga tersebut wajib pajak bisa melaporkan penambahan atau pengurangan harta yang belum atau sudah dimasukkan dalam surat pernyataan pertama,” ungkap satu pasal PMK 118/2016.

Baca Juga: Pakistan akan Terapkan Tax Amnesty

Melalui surat pernyataan kedua dan ketiga ini, wajib pajak juga bisa mengubah penghitungan uang tebusan dalam hal wajib pajak memutuskan untuk menarik kembali pernyataan repatriasi dalam jangka waktu paling singkat 3 tahun yang sebelumnya disampaikan dalam surat pernyataan pertama.

Selain itu, wajib pajak juga bisa mengungkapkan perubahan besarnya uang tebusan melalui surat pernyataan kedua dan ketiga dalam hal apabila wajib pajak sebelumnya menyatakan tidak akan mengalihkan harta ke luar wilayah Indonesia, namun di tengah perjalanan bermaksud mengalihkan hartanya ke luar Indonesia setelah jangka waktu paling singkat 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya surat keterangan.

Seperti diketahui surat pernyataan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak untuk mengikuti tax amnesty.  Atas penyampain surat pernyataan ini, Kepala Kanwil DJP di mana wajib pajak mendaftar akan menerbitkan surat keterangan dalam jangka waktu 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pernyataan.

Baca Juga: DPR: Relaksasi Ini Seharusnya Dijalankan Setelah Tax Amnesty

Namun perlu dicatat, Pasal 22 ayat (3) UU Pengampunan Pajak menyebutkan, penyampaian surat pernyataan kedua dan ketiga tersebut dapat disampaikan sebelum atau setelah surat keterangan atas surat pernyataan yang pertama atau kedua diterbitkan.

Artinya, untuk mengajukan surat pernyataan kedua dan ketiga, wajib pajak tidak perlu menunggu diterbitkannya surat keterangan atas pengajuan pertamanya. Selain itu, pengajuan pertama hingga ketiga hanya berlaku apabila dilakukan maksimal 31 Maret 2017. (Amu)

Baca Juga: Wah, Kepatuhan Formal WP Peserta Tax Amnesty Sudah 90%
Topik : tax amnesty, surat pernyataan, PMK 118 2016
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI