Fokus
Literasi
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Soal RPP Pajak Daerah, Begini Usul KPPOD

A+
A-
1
A+
A-
1
 Soal RPP Pajak Daerah, Begini Usul KPPOD

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng. (Foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews - Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) meminta pemerintah memerinci jenis pajak daerah yang bisa disesuaikan seperti tertuang dalam rancangan peraturan pemerintah pajak daerah dan retribusi daerah turunan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam rekomendasinya, KPPOD menilai tidak semua jenis pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) memiliki relevansi untuk mendukung proyek strategis nasional (PSN) sehingga tarif PDRD yang dapat disesuaikan juga perlu diperinci.

"Penyesuaian tarif PDRD ini diharapkan sejalan dengan semangat UU Cipta Kerja yakni menciptakan ekosistem investasi yang mudah, pasti, serta berinsentif," tulis KPPOD dalam rekomendasinya, dikutip Rabu (23/12/2020).

Baca Juga: Ketentuan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UU HKPD

Untuk pajak yang menjadi hak pemerintah provinsi (pemprov), KPPOD mengusulkan hanya pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dapat diubah tarifnya oleh pemerintah pusat.

Untuk pajak hak pemerintah kota dan kabupaten (pemkot/pemkab), pajak yang diusulkan dapat diubah antara lain pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Penyesuaian tersebut diharapkan dapat mendukung ekosistem yang mudah sebagaimana yang dikehendaki oleh pemerintah dengan disahkannya UU Cipta Kerja.

Baca Juga: Warga Ogah Bayar Denda PBB, Pemkab Adakan Pemutihan Pajak

Contoh tarif pajak daerah yang dapat disesuaikan antara lain pajak hiburan yang sering ditetapkan secara maksimal hingga batas yang berlaku sebesar 75%. Selama ini, pemkot dan pemkab menerapkan tarif maksimal agar tidak pengusaha yang mengajukan izin usaha tersebut.

"Dampak penetapan pajak maksimal tersebut adalah jenis usaha lain yang termasuk dalam pajak hiburan juga ikut terdampak," tulis KPPOD dalam rekomendasinya.

KPPOD juga mengusulkan penambahan 1 ayat baru pada Pasal 2 rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang menegaskan penyesuaian tarif pajak dan retribusi daerah hanya dilakukan di daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan proyek.

Baca Juga: Cuma Ada Bulan Ini! Pemprov Adakan Pemutihan Pajak Kendaraan

Dengan penegasan mengenai lokus pemberlakuan tarif tersebut, akan timbul kepastian bagi pemda penyesuaian tarif hanya berlaku di daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan PSN.

Lebih lanjut, KPPOD juga mengusulkan agar pemerintah juga memasukkan ayat baru dalam RPP yang mengatur penentuan tarif pajak daerah baru akan tetap mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, dan kearifan lokal dari masing-masing daerah. (Bsi)

Baca Juga: Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober
Topik : KPPOD, pajak daerah, rekomendasi RPP UU Cipta Kerja, penyesuaian tarif pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 08 Agustus 2022 | 10:30 WIB
PROVINSI PAPUA

Cuma 3 Bulan! Ada Program Pemutihan Pajak Kendaraan Hingga Oktober

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 13:00 WIB
PROVINSI NTB

Manfaatkan! Ada Pembebasan Denda dan Diskon Pajak Kendaraan Bermotor

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 10:30 WIB
KOTA MALANG

Pengumuman! NJOP Kota Malang Bakal Naik Tahun Depan

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 13:35 WIB
PROVINSI JAWA TENGAH

Wah! Jateng Bakal Hapus Syarat KTP untuk Balik Nama Kendaraan Bermotor

berita pilihan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KPP PRATAMA TANJUNG BALAI KARIMUN

Utang Pajak Dilunasi, Rekening Milik WP Ini Kembali Dibuka Blokirnya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:03 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Windfall Komoditas Bakal Berakhir, Pajak Hanya Tumbuh 6,7% Tahun Depan

Selasa, 16 Agustus 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Cetak Sejarah, Penerimaan Perpajakan 2023 Tembus Rp2.000 Triliun

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Utang Pajak Rp1,24 Miliar Belum Dilunasi, Rekening WP Disita Fiskus

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Perbedaan Interpretasi dalam Menetapkan Besaran Sanksi Bunga

Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:00 WIB
BELANJA PERPAJAKAN

Belanja Perpajakan 2021 Capai Rp309 Triliun, Tumbuh 23 Persen

Selasa, 16 Agustus 2022 | 16:15 WIB
RAPBN 2023

Defisit 2023 Dipatok 2,85% PDB, Jokowi Ungkap Strategi Pembiayaannya

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:30 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Penerimaan 2023 Ditargetkan Rp2.443 T, Jokowi Singgung Reformasi Pajak

Selasa, 16 Agustus 2022 | 15:17 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Pasang Target Pertumbuhan Ekonomi 2023 di Level 5,3%

Selasa, 16 Agustus 2022 | 14:55 WIB
RAPBN 2023

Jokowi Sampaikan RAPBN 2023 kepada DPR, Begini Perinciannya