IRLANDIA

Asosiasi Minta Aturan Pajak yang Pro UKM

Redaksi DDTCNews | Senin, 25 Juli 2016 | 18:59 WIB
 Asosiasi Minta Aturan Pajak yang Pro UKM

DUBLIN, DDTCNews – Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Irlandia atau The Irish Small and Medium Enterprises Association (ISME), telah mendesak pemerintah untuk mengumumkan usulan anggaran yang akan mendukung peningkatan daya saing dari bisnis-bisnis Irlandia dan membuat Irlandia lebih menarik bagi para pengusaha asing.

Juru bicara ISME mengatakan, dalam penyerahan pre-Budgetnya (rancangan Anggaran), ISME menyarankan agar pemerintah “berpikir dari bisnis yang kecil terlebih dahulu.”

“Hukum pajak telah ditulis hingga saat ini lebih banyak mempertimbangkan perusahaan-perusahaan multinasional besar, sehingga mengakibatkan diskriminasi terhadap UKM,” ujarnya baru-baru ini.

Baca Juga:
Pilar 1 Tak Kunjung Dilaksanakan, Kanada Bersiap Kenakan Pajak Digital

Diskriminasi tersebut dapat terjadi secara langsung melalui pemberian tax allowances (tunjangan-tunjangan pajak) atau dari kesulitan-kesulitan yang yang timbul dari aturan pajak yang memang dari awal ditujukan untuk jenis usaha besar.

Untuk itu, ISME merekomendasikan agar segera diakhirinya secara total diskriminasi pajak terhadap pelaku bisnis (wiraswasta) dan pengurangan hambatan-hambatan birokrasi dalam riset dan perkembangan bisnis kecil, pilihan-pilihan saham bagi para karyawan, maupun pajak atas capital gains.

“Irlandia perlu menumbuhkan para pengusaha wiraswastanya sendiri. Kita perlu menggunakan sistem-sistem pajak kita dengan lebih efektif untuk menarik sejumlah besar manajer yang lahir di Irlandia, para profesional yang ahli dan para pengusaha wiraswasta yang bekerja di rumah dan luar negeri,” pungkasnya. (Amu)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 19 April 2024 | 18:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT atas Makanan dan Minuman?

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

Jumat, 19 April 2024 | 17:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Meski Tidak Lebih Bayar, WP Tetap Bisa Diperiksa Jika Status SPT Rugi

Jumat, 19 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jokowi Segera Bentuk Satgas Pemberantasan Judi Online

Jumat, 19 April 2024 | 16:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Jangan Diabaikan, Link Aktivasi Daftar NPWP Online Cuma Aktif 24 Jam

Jumat, 19 April 2024 | 15:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kring Pajak Jelaskan Syarat Piutang Tak Tertagih yang Dapat Dibiayakan

Jumat, 19 April 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Persilakan WP Biayakan Natura Asal Penuhi 3M