MIDDLE INCOME TRAP

Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 5% Masih Bagus, Tapi Tidak Cukup

Redaksi DDTCNews | Kamis, 05 Desember 2019 | 20:08 WIB
Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 5% Masih Bagus, Tapi Tidak Cukup

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. 

NUSA DUA, DDTCNews – Perekonomian Indonesia perlu tumbuh di atas 5% agar keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam pertemuan ke-9 Annual International Forum on Economic Development and Public Policy (AIFED). Menurutnya, dalam jangka menengah, Indonesia butuh tumbuh di kisaran 6—7% untuk menghindari middle income trap.

“Pertumbuhan [ekonomi] Indonesia yang sebesar 5% bukanlah pertumbuhan yang rendah. Itu masih bagus tetapi tidak cukup. Kita pernah di 5,2% tetapi sulit mempertahankannya. Apalagi kita melihat tantangan global antara lain, perang dagang Amerika-China, Brexit,” jelasnya.

Baca Juga:
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

Dalam pertemuan yang pada tahun ini mengambil tema ‘Thriving Indonesia: Reinforcing Strategies to Boost Productivity and Increase Competitiveness’ ini, Suahasil mengatakan perlunya untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,

Untuk itu, dalam lima tahun terakhir, Indonesia sudah membangun infrastruktur secara masif. Selanjutnya, sumber produktivitas lainnya adalah tenaga kerja. Oleh karena itu, Presiden Joko menginginkan adanya perbaikan yang sangat signifikan di dalam kualitas sumber daya manusia.

Di tengah era bonus demografi, sambungnya, Indonesia perlu memanfaatkan sumber daya manusia yang produktif dan kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga:
Tax Ratio Indonesia Rendah, Prabowo: Apakah Kita Lebih Bodoh?

Untuk meraih keuntungan tersebut, Wamenkeu menekankan bahwa peningkatan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia mutlak diperlukan. Untuk mendorong daya saing, pemerintah juga melakukan penyederhanaan aturan dan menciptakan birokrasi yang lebih efisien, serta melakukan transformasi ekonomi.

Dalam sesinya yang berjudul ‘Productivity Growth, Institutions, and Fiscal Policy’, Naoyuki Yoshino dari Asian Development Bank Institute (ADBI) menyampaikan bahwa negara yang terjebak dalam pendapatan kelas menengah juga disebabkan oleh ketidakmampuan dalam mengadaptasi teknologi.

Untuk itu, peningkatan foreign direct investment (FDI). Jika FDI sudah masuk, negara dapat mengembangkan teknologinya sendiri. Dari sisi kebijakan fiskal, Indonesia juga dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan dan mencegah penggelapan pajak.

Baca Juga:
Bantuan Beras Pakai Stok Bulog, DJA: Pembayarannya setelah Audit BPKP

Berdasarkan keterangan resmi Kemenkeu, AIFED merupakan kegiatan tahunan yang diselengggarakan untuk mendapatkan pemikiran komprehensif mengenai penguatan produktivitas dan daya saing ekonomi Indonesia dalam konteks menuju Indonesia Emas dan lepas dari jebakan pendapatan kelas menengah.

Dalam acara ini juga dilakukan soft launching laporan hasil studi bersama Kemenkeu dengan ADB berjudul ‘Innovate Indonesia: Unlocking Growth Through Technological Transformation’. Forum ini menjadi sarana bertemunya para akademisi, pelaku usaha dan pembuat kebijakan.

Mereka bisa berkolaborasi, mengidentifikasi tantangan ke depan, serta menyiapkan strategi kebijakan yang tepat untuk memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan kemajuan teknologi guna mewujudkan Indonesia menjadi negara maju. (kaw)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

Jumat, 22 Maret 2024 | 08:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tax Ratio Indonesia Rendah, Prabowo: Apakah Kita Lebih Bodoh?

Kamis, 21 Maret 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bantuan Beras Pakai Stok Bulog, DJA: Pembayarannya setelah Audit BPKP

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi