Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Sri Mulyani Tegaskan Tidak Seluruh Eselon III & IV Dihapus, Mengapa?

A+
A-
1
A+
A-
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan simplifikasi birokrasi di eselon III dan IV tidak akan berlaku sepenuhnya di lingkungan otoritas fiskal.

Hal tersebut diungkapkan setelah melantik pejabat eselon II, III, IV dan fungsional di lingkungan Kemenkeu. Menurutnya, beberapa unit kerja tidak bisa serta-merta mendapat penghapusan struktur jabatan pada tingkat eselon III dan IV.

“Eselon III dan IV yang merupakan fungsi untuk melayani atau memegang satker itu tidak dihilangkan karena itu tidak dimungkinkan dalam bentuk fungsional,” katanya.

Baca Juga: Pegawai Ditjen Pajak Sumbang Medali Perunggu di Sea Games 2019

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan unit kerja eselon I yang menjalankan fungsi pelayanan seperti Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen Perbendaharaan akan sulit untuk menghilangkan pejabat eselon III dan IV. Pasalnya, unit kerja tersebut mempunyai kantor vertikal di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai jabatan struktural.

Tidak dihilangkannya jabatan eselon III dan IV secara menyeluruh di lingkungan Kemenkeu, menurut Sri Mulyani, sudah sejalan dengan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Hal ini dikarenakan fungsi jabatan eselon III dan IV masih relevan untuk dipertahankan.

“[Tidak dihapus seluruhnya] karena itu sudah sesuai dengan arahan Kemenpan-RB. Jadi tidak seluruh eselon III dan IV hilang, tapi yang mempunyai fungsi pelayanan dan satker masih dipertahankan karena memang memiliki tanggung jawab struktural," paparnya.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas

Sri Mulyani memastikan reorganisasi di tubuh otoritas fiskal tidak akan memangkas jumlah gaji yang di terima oleh ASN yang jabatannya beralih menjadi fungsional. Menurutnya, sistem renumerasi saja yang akan disesuaikan oleh pemerintah.

"Gaji tidak akan berubah, tapi mungkin fasilitasnya (berubah). Dan itu sudah disampaikan tidak akan memengaruhi dari sisi penerimaan," paparnya.

Seperti diketahui, penghilangan jabatan eselon III dan IV muncul dari Presiden Joko Widodo pada masa awal kepemimpinan. Arahan untuk memangkas struktur jabatan tersebut agar birokrasi tidak menjadi penghambat kegiatan ekonomi, khususnya investasi di Tanah Air. (kaw)

Baca Juga: Pakar: Perlakuan Pajak Khusus Justru Berisiko Munculkan Diskriminasi

“Eselon III dan IV yang merupakan fungsi untuk melayani atau memegang satker itu tidak dihilangkan karena itu tidak dimungkinkan dalam bentuk fungsional,” katanya.

Baca Juga: Pegawai Ditjen Pajak Sumbang Medali Perunggu di Sea Games 2019

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebutkan unit kerja eselon I yang menjalankan fungsi pelayanan seperti Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Ditjen Perbendaharaan akan sulit untuk menghilangkan pejabat eselon III dan IV. Pasalnya, unit kerja tersebut mempunyai kantor vertikal di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai jabatan struktural.

Tidak dihilangkannya jabatan eselon III dan IV secara menyeluruh di lingkungan Kemenkeu, menurut Sri Mulyani, sudah sejalan dengan arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Hal ini dikarenakan fungsi jabatan eselon III dan IV masih relevan untuk dipertahankan.

“[Tidak dihapus seluruhnya] karena itu sudah sesuai dengan arahan Kemenpan-RB. Jadi tidak seluruh eselon III dan IV hilang, tapi yang mempunyai fungsi pelayanan dan satker masih dipertahankan karena memang memiliki tanggung jawab struktural," paparnya.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas

Sri Mulyani memastikan reorganisasi di tubuh otoritas fiskal tidak akan memangkas jumlah gaji yang di terima oleh ASN yang jabatannya beralih menjadi fungsional. Menurutnya, sistem renumerasi saja yang akan disesuaikan oleh pemerintah.

"Gaji tidak akan berubah, tapi mungkin fasilitasnya (berubah). Dan itu sudah disampaikan tidak akan memengaruhi dari sisi penerimaan," paparnya.

Seperti diketahui, penghilangan jabatan eselon III dan IV muncul dari Presiden Joko Widodo pada masa awal kepemimpinan. Arahan untuk memangkas struktur jabatan tersebut agar birokrasi tidak menjadi penghambat kegiatan ekonomi, khususnya investasi di Tanah Air. (kaw)

Baca Juga: Pakar: Perlakuan Pajak Khusus Justru Berisiko Munculkan Diskriminasi
Topik : Sri Mulyani, DJP, DJBC
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Senin, 08 Juli 2019 | 18:02 WIB
TRANSFER PRICING
Rabu, 20 November 2019 | 17:45 WIB
INVESTASI
Rabu, 02 Oktober 2019 | 19:10 WIB
REFORMASI PAJAK
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL