Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Rasionalisasi Pajak Daerah, Ini Kata Dirjen Perimbangan Keuangan

A+
A-
1
A+
A-
1

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah akan mengotak-atik aturan main pajak daerah dan retribusi daerah melalui omnibus law perpajakan. Kebijakan ini ditujukan untuk menggenjot kegiatan investasi di Tanah Air.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti mengatakan pemerintah daerah tetap menjadi aktor utama dalam memungut pajak dan retribusi daerah. Kewenangan tersebut, menurutnya, tidak akan diamputasi melalui omnibus law.

“Namanya pajak daerah maka yang memungut tetap daerah dan tidak akan menjadi pajak [pemerintah] pusat,” katanya saat ditemui usai pelantikan pejabat eselon II, III, IV, dan Fungsional di Kantor Kemenkeu, Jumat (29/11/2019).

Baca Juga: Soal Rencana Omnibus Law untuk Pajaki Ekonomi Digital, Ini Saran OECD

Dia menyatakan omnibus law perpajakan akan menjadi pintu pemerintah pusat untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, terdapat kesamaan perlakuan pajak untuk kegiatan investasi di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun cara pemerintah dalam menetapkan besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah akan diatur lebih lanjut melalui aturan yang menjadi turunan omnibus law perpajakan.

Astera mengatakan dengan omnibus law ini, pemerintah akan memberikan besaran pada lima jenis pajak yang jadi kewenangan provinsi dan sebelas jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah tingkat kabupaten/kota.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas

“Ini [omnibus law] kan berarti pemerintah pusat bisa melakukan penentuan tarif yang nanti diatur dalam peraturan pelaksanannya," paparnya.

Seperti diketahui, pasca sidang kabinet Jumat (22/11/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah pusat akan merasionalisasi pajak daerah. Dia menyatakan pemerintah pusat akan berkonsultasi dengan asosiasi pemerintah daerah untuk mengatur formula agar kemampuan daerah untuk mengumpulkan pajak daerahnya bisa tetap berlangsung dengan baik.

Dengan rencana kebijakan rasionalisasi itu, pemerintah pusat ingin agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah juga sejalan dengan kebijakan nasional. Apalagi, pemerintah pusat masih terus gencar untuk menciptakan lingkungan usaha dan kesempatan kerja melalui investasi yang baik. (kaw)

Baca Juga: Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 5% Masih Bagus, Tapi Tidak Cukup

“Namanya pajak daerah maka yang memungut tetap daerah dan tidak akan menjadi pajak [pemerintah] pusat,” katanya saat ditemui usai pelantikan pejabat eselon II, III, IV, dan Fungsional di Kantor Kemenkeu, Jumat (29/11/2019).

Baca Juga: Soal Rencana Omnibus Law untuk Pajaki Ekonomi Digital, Ini Saran OECD

Dia menyatakan omnibus law perpajakan akan menjadi pintu pemerintah pusat untuk menetapkan besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, terdapat kesamaan perlakuan pajak untuk kegiatan investasi di seluruh wilayah Indonesia.

Adapun cara pemerintah dalam menetapkan besaran tarif pajak daerah dan retribusi daerah akan diatur lebih lanjut melalui aturan yang menjadi turunan omnibus law perpajakan.

Astera mengatakan dengan omnibus law ini, pemerintah akan memberikan besaran pada lima jenis pajak yang jadi kewenangan provinsi dan sebelas jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah tingkat kabupaten/kota.

Baca Juga: Masuk Omnibus Law, Batas Atas Denda Kepabeanan Bakal Dipangkas

“Ini [omnibus law] kan berarti pemerintah pusat bisa melakukan penentuan tarif yang nanti diatur dalam peraturan pelaksanannya," paparnya.

Seperti diketahui, pasca sidang kabinet Jumat (22/11/2019), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah pusat akan merasionalisasi pajak daerah. Dia menyatakan pemerintah pusat akan berkonsultasi dengan asosiasi pemerintah daerah untuk mengatur formula agar kemampuan daerah untuk mengumpulkan pajak daerahnya bisa tetap berlangsung dengan baik.

Dengan rencana kebijakan rasionalisasi itu, pemerintah pusat ingin agar kebijakan yang diambil pemerintah daerah juga sejalan dengan kebijakan nasional. Apalagi, pemerintah pusat masih terus gencar untuk menciptakan lingkungan usaha dan kesempatan kerja melalui investasi yang baik. (kaw)

Baca Juga: Wamenkeu: Pertumbuhan Ekonomi 5% Masih Bagus, Tapi Tidak Cukup
Topik : pajak daerah, omnibus law, DJPK, Kemenkeu
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 19 Februari 2019 | 15:58 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 24 Juni 2017 | 10:11 WIB
PENERIMAAN PAJAK 2017
Senin, 07 Oktober 2019 | 17:36 WIB
SE-24/2019
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
berita pilihan
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 13 September 2016 | 14:15 WIB
KINERJA BUMN
Senin, 03 Juli 2017 | 10:30 WIB
STRATEGI MAKRO
Minggu, 31 Juli 2016 | 12:19 WIB
FASILITAS IMPOR
Kamis, 07 November 2019 | 11:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 11 November 2019 | 15:34 WIB
KEMENTERIAN KEUANGAN
Selasa, 19 November 2019 | 11:38 WIB
KEBIJAKAN FISKAL
Selasa, 18 April 2017 | 17:49 WIB
KETENTUAN PP 18 TAHUN 2015
Senin, 08 Mei 2017 | 16:57 WIB
KEUANGAN PUBLIK