Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Soal Posisi Dana Repatriasi Tax Amnesty, Ini Penjelasan Sri Mulyani

A+
A-
1
A+
A-
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. 

JAKARTA, DDTCNews – Otoritas fiskal menegaskan dana repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) sudah masuk dalam instrumen investasi di Indonesia. Dengan demikian, otoritas optimistis dana tersebut masih akan berada di Tanah Air meskipun holding period berakhir.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan terkait dengan akan berakhirnya holding period 3 tahun dana repatriasi, pemerintah sudah melakukan upaya persuasif. Otoritas mengaku telah berbicara dengan para pemilik dana tersebut.

“Ini kita sudah bicarakan cukup lama dengan pemilik dana. Jadi, banyak yang sudah dilakukan investasinya di Indonesia,” katanya, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga: Manager Investasi Dukung Transparansi Pembayaran Pajak Perusahaan

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut pemantauan sudah dilakukan Kemenkeu untuk memastikan harta benar-benar masuk ke dalam negeri. Dua unit kerja setingkat eselon I menjadi pihak yang berhubungan dengan fungsi pengawasan tersebut.

Sri Mulyani menyebutkan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan Ditjen Pajak (DJP) menjadi gugus terdepan untuk melakukan pemantauan. Dengan demikian, data harta yang direpatriasi oleh wajib pajak dapat dipantau secara rinci oleh otoritas fiskal.

“Nanti Pak Luky [Dirjen DJPPR] saja yang melakukan tracking dengan Pak Robert [Dirjen Pajak] mengenai penempatan [harta repatriasi] selama ini,” imbuhnya.

Baca Juga: Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan

Seperti diketahui, batas waktu pengalihan harta (repatriasi) untuk amnesti pajak periode I dan II adalah 31 Desember 2016. Dengan patokan tersebut, holding period untuk harta yang direpatriasi pada periode tersebut adalah 31 Desember 2019 atau bisa sebelum itu.

Berdasarkan data dalam Laporan Tahunan DJP 2016, total harta yang diungkapkan dalam amnesti pajak period I dan II senilai Rp3.460,80 triliun. Dari jumlah tersebut, harta repatriasi tercatat senilai Rp114,16 triliun. (kaw)

Baca Juga: Apakah Predikat WBK Jamin Tidak Ada Korupsi Lagi? Ini Kata Sri Mulyani

“Ini kita sudah bicarakan cukup lama dengan pemilik dana. Jadi, banyak yang sudah dilakukan investasinya di Indonesia,” katanya, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga: Manager Investasi Dukung Transparansi Pembayaran Pajak Perusahaan

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut pemantauan sudah dilakukan Kemenkeu untuk memastikan harta benar-benar masuk ke dalam negeri. Dua unit kerja setingkat eselon I menjadi pihak yang berhubungan dengan fungsi pengawasan tersebut.

Sri Mulyani menyebutkan Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) dan Ditjen Pajak (DJP) menjadi gugus terdepan untuk melakukan pemantauan. Dengan demikian, data harta yang direpatriasi oleh wajib pajak dapat dipantau secara rinci oleh otoritas fiskal.

“Nanti Pak Luky [Dirjen DJPPR] saja yang melakukan tracking dengan Pak Robert [Dirjen Pajak] mengenai penempatan [harta repatriasi] selama ini,” imbuhnya.

Baca Juga: Pakar: Pemahaman Tujuan Dibentuknya P3B Sangat Diperlukan

Seperti diketahui, batas waktu pengalihan harta (repatriasi) untuk amnesti pajak periode I dan II adalah 31 Desember 2016. Dengan patokan tersebut, holding period untuk harta yang direpatriasi pada periode tersebut adalah 31 Desember 2019 atau bisa sebelum itu.

Berdasarkan data dalam Laporan Tahunan DJP 2016, total harta yang diungkapkan dalam amnesti pajak period I dan II senilai Rp3.460,80 triliun. Dari jumlah tersebut, harta repatriasi tercatat senilai Rp114,16 triliun. (kaw)

Baca Juga: Apakah Predikat WBK Jamin Tidak Ada Korupsi Lagi? Ini Kata Sri Mulyani
Topik : repatriasi, tax amnesty, pengampunan pajak, Sri Mulyani, investasi
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Selasa, 12 Desember 2017 | 09:17 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 13 Desember 2017 | 09:21 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Jum'at, 03 November 2017 | 09:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 06 November 2017 | 09:19 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 04 Desember 2018 | 14:21 WIB
KEBIJAKAN ANGGARAN
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 25 April 2019 | 13:16 WIB
PEMBANGKIT LISTRIK
Jum'at, 26 April 2019 | 18:57 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Rabu, 21 November 2018 | 14:53 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Kamis, 06 Juni 2019 | 08:15 WIB
REFORMASI PAJAK
Rabu, 10 Juli 2019 | 10:31 WIB
INSENTIF FISKAL
Selasa, 07 Mei 2019 | 15:33 WIB
REFORMA AGRARIA
Rabu, 10 Juli 2019 | 12:54 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Selasa, 07 Mei 2019 | 16:20 WIB
INSENTIF FISKAL