PEREKONOMIAN INDONESIA

Presiden Jokowi: Jangan Dikit-dikit Diambil BUMN

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 29 November 2019 | 19:26 WIB
Presiden Jokowi: Jangan Dikit-dikit Diambil BUMN

Presiden Joko Widodo. (foto: Setkab)

JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo mengungkapkan kontribusi APBN terhadap ekonomi Indonesia hanya sekitar 14% hingga 16%. Selebihnya disumbang sektor swasta.

Dengan demikian, sektor swasta berperan besar dalam roda perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, Jokowi meminta agar ada kesempatan yang lebih besar pada sektor swasta atas setiap peluang ekonomi yang ada.

“Hati-hati, jangan dikit-dikit diambil BUMN. Swasta dulu, kalau swasta tidak mampu mengerjakan, atau internal rate of return-nya rendah, silakan BUMN yang mengerjakan,” ujar Jokowi, seperti dilansir laman resmi Setkab, Jumat (29/11/2019)

Baca Juga:
Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Meski tingkat internal rate of return (IRR) rendah, sambung Jokowi, hal ini bisa disiasati dengan suntikan penyertaan modal negara (PMN).

Jokowi mengatakan pemerintah baru akan campur tangan apabila terdapat suatu sektor yang tidak menguntungkan. Jika tidak menguntungkan, pihak swasta maupun BUMN tidak tertarik untuk menggarap sektor tersebut.

“Kalau swasta tidak mau, BUMN tidak mau, baru pemerintah yang harus mengerjakan. Karena mungkin memang berada pada posisi yang tidak benar-benar menguntungkan,” kata Jokowi.

Baca Juga:
Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Lebih lanjut, Jokowi menjabarkan tiga hal penting yang harus dipegang teguh untuk menjaga kondisi ekonomi. Pertama, harus mampu bertahan di tengah kesulitan yang menimpa. Kedua, mampu mencari sumber baru yang dapat mendukung upaya untuk tetap bertahan.

“Tiga hal ini penting untuk kita ingat. Jangan kalau ada tekanan eksternal kita langsung pesimis, dan hanya melihat situasi hingga tidak dapat memecahkan masalah,” tegas Jokowi.

Selain itu, Jokowi menyatakan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang melebihi 5% patut disyukuri. Terlebih, tingkat pertumbuhan tersebut membawa Indonesia menempati peringkat ke-3 di antara negara G20.

Baca Juga:
Kondisi yang Membuat PPN atau PPnBM Tidak Dipotong oleh Wapu BUMN

Kemudian, Jokowi menekankan untuk mencari solusi akibat tekanan ekonomi global yang menimbulkan ketidakpastian. Namun, mantan Wali Kota Solo ini optimistis masih terdapat peluang yang dapat diupayakan.

Adapun pernyataan Presiden Jokowi ini disampaikan saat memberikan sambutan pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia. Acara tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Ketua OJK Wimboh Santoso, dan juga Wakil Presiden RI ke-11 Boediono. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 20 April 2024 | 16:00 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Ada Ketidakpastian, Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Sekuat Saat Pandemi

Kamis, 18 April 2024 | 15:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Bidik Tax Ratio 11,2-12 Persen pada 2025

Senin, 15 April 2024 | 12:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Kondisi yang Membuat PPN atau PPnBM Tidak Dipotong oleh Wapu BUMN

Jumat, 12 April 2024 | 14:00 WIB LAPORAN ASIAN DEVELOPMENT BANK

ADB Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5 Persen pada 2024-2025

BERITA PILIHAN
Selasa, 23 April 2024 | 14:30 WIB THAILAND

Thailand Siapkan RUU untuk Adopsi Pajak Minimum Global

Selasa, 23 April 2024 | 14:25 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pendaftaran NPWP OP Bisa Ditolak Jika Data NIK Berstatus Wanita Kawin

Selasa, 23 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ubah Status PTKP, Karyawan Perlu Serahkan Surat Pernyataan Tanggungan

Selasa, 23 April 2024 | 13:00 WIB INFOGRAFIS BEA CUKAI

Kriteria Penghapusbukuan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Selasa, 23 April 2024 | 12:30 WIB PROVINSI SULAWESI TENGAH

PKB Progresif Tak Lagi Berlaku, Simak Tarif Pajak Terbaru di Sulteng

Selasa, 23 April 2024 | 12:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Penghasilan Kontraktor Migas dari Pengalihan PI Kena PPh Final

Selasa, 23 April 2024 | 11:30 WIB KABUPATEN SERANG

Pacu Setoran Pajak MBLB, DPRD Minta Penagihan Dilakukan Sejak Awal

Selasa, 23 April 2024 | 11:20 WIB RENCANA AKSI 2024 DJP

Pemeriksaan Pajak, DJP Lakukan Diseminasi Implementasi CRM WP Grup

Selasa, 23 April 2024 | 11:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SE Pelaporan Natura Belum Terbit, DJP: Bisa Pakai Dafnom Biaya Promosi

Selasa, 23 April 2024 | 10:41 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Airlangga Pastikan Program Prabowo Masuk di Kerangka Kebijakan 2025