Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Muncul Desakan Penerapan Pajak Penerbangan

1
1

Ilustrasi. 

BRUSSELS, DDTCNews – Sebanyak sembilan negara anggota Uni Eropa (UE) mendesak Komisi eksekutif UE yang akan datang agar menerapkan pajak penerbangan UE sekaligus menghapuskan pengecualian pajak pada sektor penerbangan.

Koalisi 9 negara ini menyebut industri penerbangan menghasilkan tingkat polusi yang tinggi. Untuk itu, mereka menandatangani pernyataan bersama (pakta) yang memaksa komisi eksekutif untuk mengajukan proposal guna menciptakan penerbangan yang lebih bersih di Eropa.

“Dibandingkan dengan sebagian besar alat transportasi lainnya, penerbangan tidak terlalu dibebani pungutan. Untuk itu, kami menyerukan Komisi Eropa agar mengajukan proposal untuk memprakarsai pajak penerbangan UE,” demikian pernyataan koalisi itu, Kamis (7/10/2019).

Baca Juga: Negara Ini Tolak Wacana Pajak Penerbangan

Adapun pakta tersebut diinisiasi Belanda dan ditandatangani oleh Prancis, Jerman, Italia Luksemburg, Swedia, Belgia, Bulgaria, dan Denmark. Pakta ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Belanda untuk mengenakan pungutan lebih pada maskapai atas emisi yang dihasilkan.

Dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada Frans Timmermans, eksekutif UE yang bertanggung jawab atas iklim, koalisi ini mengusulkan beberapa skema pajak penerbangan tetapi belum memberikan rincian lebih detail.

Lebih lanjut, koalisi juga menyoroti dikecualikannya aviasi dari prinsip pencemar yang membayar (the polluter pays principle). Dengan demikian, transportasi udara menjadi tidak terlalu dibebani pungutan bila dibandingkan dengan moda transportasi lain.

Baca Juga: Negara Ini Bakal Dihapus dari Daftar Hitam Pajak

Hal ini terlihat dari dibebaskannya transportasi udara dari bea cukai, pajak atas tiket, pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penerbangan internasional, serta pungutan lain untuk mengurangi emisi di sektor penerbangan.

Kendati transportasi udara berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi, sektor ini memiliki merupakan penyumbang sekitar 2,5% dari emisi CO2 global serta menyebabkan eksternalitas negatif, seperti kebisingan dan polusi udara.

Oleh karena itu, pajak penerbangan ini sekaligus ditujukan untuk memerangi perubahan iklim. Terlebih, Komisi Eropa memiliki target yang ambisius untuk mengurangi tingkat emisi karbon setidaknya sebesar 50% pada 2030

Baca Juga: Pemerintah Siap Kerek Tarif Pajak Motor Gede

Selain itu, langkah ini dilakukan guna menyamakan kedudukan di antara negara yang menerapkan dan yang tidak menerapkan pajak penerbangan. Oleh karena itu, koalisi meyakini koordinasi di tingkat UE adalah langkah paling efektif untuk menciptakan level playing field yang setara.

“Kami percaya bahwa lebih banyak koordinasi mengenai penetapan pungutan atas eksternalitas negatif dari penerbangan dapat memastikan pencemar membayar harga yang lebih adil untuk penggunaan transportasi penerbangan,” seperti dilansir simpleflying.com. (kaw)

Baca Juga: Ini Rincian Tarif PPnBM Kendaraan Bermotor Roda 4 Emisi Karbon Rendah

“Dibandingkan dengan sebagian besar alat transportasi lainnya, penerbangan tidak terlalu dibebani pungutan. Untuk itu, kami menyerukan Komisi Eropa agar mengajukan proposal untuk memprakarsai pajak penerbangan UE,” demikian pernyataan koalisi itu, Kamis (7/10/2019).

Baca Juga: Negara Ini Tolak Wacana Pajak Penerbangan

Adapun pakta tersebut diinisiasi Belanda dan ditandatangani oleh Prancis, Jerman, Italia Luksemburg, Swedia, Belgia, Bulgaria, dan Denmark. Pakta ini juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Belanda untuk mengenakan pungutan lebih pada maskapai atas emisi yang dihasilkan.

Dalam sepucuk surat yang ditujukan kepada Frans Timmermans, eksekutif UE yang bertanggung jawab atas iklim, koalisi ini mengusulkan beberapa skema pajak penerbangan tetapi belum memberikan rincian lebih detail.

Lebih lanjut, koalisi juga menyoroti dikecualikannya aviasi dari prinsip pencemar yang membayar (the polluter pays principle). Dengan demikian, transportasi udara menjadi tidak terlalu dibebani pungutan bila dibandingkan dengan moda transportasi lain.

Baca Juga: Negara Ini Bakal Dihapus dari Daftar Hitam Pajak

Hal ini terlihat dari dibebaskannya transportasi udara dari bea cukai, pajak atas tiket, pajak pertambahan nilai (PPN) untuk penerbangan internasional, serta pungutan lain untuk mengurangi emisi di sektor penerbangan.

Kendati transportasi udara berperan penting untuk pertumbuhan ekonomi, sektor ini memiliki merupakan penyumbang sekitar 2,5% dari emisi CO2 global serta menyebabkan eksternalitas negatif, seperti kebisingan dan polusi udara.

Oleh karena itu, pajak penerbangan ini sekaligus ditujukan untuk memerangi perubahan iklim. Terlebih, Komisi Eropa memiliki target yang ambisius untuk mengurangi tingkat emisi karbon setidaknya sebesar 50% pada 2030

Baca Juga: Pemerintah Siap Kerek Tarif Pajak Motor Gede

Selain itu, langkah ini dilakukan guna menyamakan kedudukan di antara negara yang menerapkan dan yang tidak menerapkan pajak penerbangan. Oleh karena itu, koalisi meyakini koordinasi di tingkat UE adalah langkah paling efektif untuk menciptakan level playing field yang setara.

“Kami percaya bahwa lebih banyak koordinasi mengenai penetapan pungutan atas eksternalitas negatif dari penerbangan dapat memastikan pencemar membayar harga yang lebih adil untuk penggunaan transportasi penerbangan,” seperti dilansir simpleflying.com. (kaw)

Baca Juga: Ini Rincian Tarif PPnBM Kendaraan Bermotor Roda 4 Emisi Karbon Rendah
Topik : Uni Eropa, penerbangan, pesawat, emisi karbon
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Selasa, 19 November 2019 | 11:08 WIB
CEKO
Minggu, 17 November 2019 | 15:25 WIB
PRANCIS
Sabtu, 16 November 2019 | 18:05 WIB
PEMILU AS
Jum'at, 15 November 2019 | 17:25 WIB
BELANDA
Jum'at, 15 November 2019 | 16:01 WIB
JERMAN
Kamis, 14 November 2019 | 19:22 WIB
FILIPINA
Kamis, 14 November 2019 | 11:14 WIB
UNI EROPA
Rabu, 13 November 2019 | 13:40 WIB
SINGAPURA
Selasa, 12 November 2019 | 15:38 WIB
LAPORAN PER NEGARA