Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Duh, 6 Perusahaan Teknologi AS Dituduh Hindari Pajak secara Agresif

A+
A-
1
A+
A-
1

Ilustrasi.

LONDON, DDTCNews – Sebanyak enam besar perusahaan teknologi Amerika Serikat (AS) dituduh melakukan penghindaran pajak yang agresif. Mereka dituduh menghindari pajak global senilai US$100 miliar atau sekitar Rp1.413 triliun selama satu dekade terakhir.

Hal ini dijabarkan kelompok kampanye transparansi pajak, Fair Tax Mark, dalam laporan terbarunya. Dalam laporan tersebut, kelompok ini menyebut enam perusahaan teknologi AS yang melakukan penghindaran pajak secara agresif adalah Amazon, Facebook, Google, Netflix, Apple, dan Microsoft.

“Penghindaran pajak dilakukan dengan mengalihkan pendapatan dan laba melalui negara tax havens atau negara dengan pajak rendah serta menunda pembayaran pajak yang dikenakan kepada mereka,” demikian pernyataan Fair Tax Mark.

Baca Juga: Soal Rencana Omnibus Law untuk Pajaki Ekonomi Digital, Ini Saran OECD

Dalam laporan tersebut, Amazon – yang dijalankan oleh orang terkaya di dunia, Jeff Bezos – menjadi penghindar pajak terburuk. Perusahaan itu dikatakan hanya membayar pajak US$3,4 miliar atau sekitar Rp48,0 triliun atas pendapatan senilai US$960,5 miliar (sekitar Rp13.573,8 triliun) dan laba senilai US$26,8 miliar (sekitar Rp378,8 triliun) dalam satu dekade.

Berpijak pada data tersebut, Fair Tax Mark menilai tarif pajak efektif Amazon sebesar 12,7% selama satu dekade. Hal ini terjadi pada saat tarif pajak utama di Negeri Paman Sam telah mencapai 35% untuk sebagian besar periode tersebut.

Fair Tax Mark juga mengatakan akuntansi Amazon sangat rumit sehingga tidak ada cara untuk membedakan nilai pajak yang harus dibayar atau dibayar Amazon di Inggris. Kendati demikian, laporan Amazon kepada otoritas pajak AS menunjukkan ada pendapatan US$14,5 miliar (Rp204,9 triliun) di Inggris pada tahun lalu dan US$75,8 miliar selama satu dekade ini.

Baca Juga: Dinobatkan Jadi Asian of The Year 2019, Ini Kata Jokowi

Dua anak perusahaan Amazon di Inggris – Amazon UK Services dan Amazon Web Services UK – telah menggabungkan tagihan pajak hanya £83 juta (sekitar Rp1,5 triliun) selama dekade ini karena sebagian besar penjualan dipesan melalui Luksemburg. Amazon UK Services membayar pajak £14 juta (sekitar Rp255,6 miliar) pada tahun lalu.

Paul Monaghan, Kepala Eksekutif Fair Tax Mark mengatakan analisis terhadap tarif pajak efektif jangka panjang dari Silicon Valley Six selama satu dekade sampai saat ini telah menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara pajak tunai yang dibayarkan dan tarif umum pajak, serta ketentuan pajak saat ini.

“Kami menyimpulkan pembayaran pajak perusahaan jauh lebih rendah daripada yang biasanya dipahami,” katanya.

Baca Juga: Melunak, Pemerintah Pangkas Tarif Pajak Plastik

Alex Cobham, Kepala Eksekutif Tax Justice Network berujar ketika perusahaan multinasional menyalahgunakan tanggung jawab pajak untuk masyarakat, mereka melemahkan dukungan yang dibutuhkan ekonomi untuk bekerja dengan baik dan menciptakan kekayaan.

“Dengan memastikan perusahaan multinasional membayar bagian yang adil secara lokal untuk kekayaan yang diciptakan secara lokal, pemerintah dapat memperkuat ekonomi untuk berjalan dengan lancar dan membuat kehidupan yang baik,” ungkapnya.

Sayangnya, upaya untuk mencapai tujuan itu rusak pada pekan lalu ketika 12 negara Uni Eropa, termasuk Irlandia, memblokir rencana aturan baru yang diusulkan untuk memaksa perusahaan multinasional untuk mengungkapkan nilai laba yang dihasilkan dan besaran pajak yang dibayar.

Baca Juga: Pendekatan Pajak Ekonomi Digital Bisa Berdampingan dengan ALP

Dalam sebuah pernyataan, Amazon mengatakan pemerintah yang memberikan undang-undang perpajakan dan Amazon melakukan hal yang memang harus dilakukan perusahaan, yaitu membayar semua pajak yang jatuh tempo sembari menginvestasikan banyak miliaran untuk menciptakan lapangan kerja dan infrastruktur.

“Ditambah dengan margin rendah, investasi ini secara alami akan menghasilkan tingkat pajak tunai yang lebih rendah,” demikian pernyataan Amazon, seperti dilansir The Guardian. (kaw)

Baca Juga: OECD: Penyusunan Final Report Pajak Digital itu Sulit

“Penghindaran pajak dilakukan dengan mengalihkan pendapatan dan laba melalui negara tax havens atau negara dengan pajak rendah serta menunda pembayaran pajak yang dikenakan kepada mereka,” demikian pernyataan Fair Tax Mark.

Baca Juga: Soal Rencana Omnibus Law untuk Pajaki Ekonomi Digital, Ini Saran OECD

Dalam laporan tersebut, Amazon – yang dijalankan oleh orang terkaya di dunia, Jeff Bezos – menjadi penghindar pajak terburuk. Perusahaan itu dikatakan hanya membayar pajak US$3,4 miliar atau sekitar Rp48,0 triliun atas pendapatan senilai US$960,5 miliar (sekitar Rp13.573,8 triliun) dan laba senilai US$26,8 miliar (sekitar Rp378,8 triliun) dalam satu dekade.

Berpijak pada data tersebut, Fair Tax Mark menilai tarif pajak efektif Amazon sebesar 12,7% selama satu dekade. Hal ini terjadi pada saat tarif pajak utama di Negeri Paman Sam telah mencapai 35% untuk sebagian besar periode tersebut.

Fair Tax Mark juga mengatakan akuntansi Amazon sangat rumit sehingga tidak ada cara untuk membedakan nilai pajak yang harus dibayar atau dibayar Amazon di Inggris. Kendati demikian, laporan Amazon kepada otoritas pajak AS menunjukkan ada pendapatan US$14,5 miliar (Rp204,9 triliun) di Inggris pada tahun lalu dan US$75,8 miliar selama satu dekade ini.

Baca Juga: Dinobatkan Jadi Asian of The Year 2019, Ini Kata Jokowi

Dua anak perusahaan Amazon di Inggris – Amazon UK Services dan Amazon Web Services UK – telah menggabungkan tagihan pajak hanya £83 juta (sekitar Rp1,5 triliun) selama dekade ini karena sebagian besar penjualan dipesan melalui Luksemburg. Amazon UK Services membayar pajak £14 juta (sekitar Rp255,6 miliar) pada tahun lalu.

Paul Monaghan, Kepala Eksekutif Fair Tax Mark mengatakan analisis terhadap tarif pajak efektif jangka panjang dari Silicon Valley Six selama satu dekade sampai saat ini telah menemukan adanya perbedaan yang signifikan antara pajak tunai yang dibayarkan dan tarif umum pajak, serta ketentuan pajak saat ini.

“Kami menyimpulkan pembayaran pajak perusahaan jauh lebih rendah daripada yang biasanya dipahami,” katanya.

Baca Juga: Melunak, Pemerintah Pangkas Tarif Pajak Plastik

Alex Cobham, Kepala Eksekutif Tax Justice Network berujar ketika perusahaan multinasional menyalahgunakan tanggung jawab pajak untuk masyarakat, mereka melemahkan dukungan yang dibutuhkan ekonomi untuk bekerja dengan baik dan menciptakan kekayaan.

“Dengan memastikan perusahaan multinasional membayar bagian yang adil secara lokal untuk kekayaan yang diciptakan secara lokal, pemerintah dapat memperkuat ekonomi untuk berjalan dengan lancar dan membuat kehidupan yang baik,” ungkapnya.

Sayangnya, upaya untuk mencapai tujuan itu rusak pada pekan lalu ketika 12 negara Uni Eropa, termasuk Irlandia, memblokir rencana aturan baru yang diusulkan untuk memaksa perusahaan multinasional untuk mengungkapkan nilai laba yang dihasilkan dan besaran pajak yang dibayar.

Baca Juga: Pendekatan Pajak Ekonomi Digital Bisa Berdampingan dengan ALP

Dalam sebuah pernyataan, Amazon mengatakan pemerintah yang memberikan undang-undang perpajakan dan Amazon melakukan hal yang memang harus dilakukan perusahaan, yaitu membayar semua pajak yang jatuh tempo sembari menginvestasikan banyak miliaran untuk menciptakan lapangan kerja dan infrastruktur.

“Ditambah dengan margin rendah, investasi ini secara alami akan menghasilkan tingkat pajak tunai yang lebih rendah,” demikian pernyataan Amazon, seperti dilansir The Guardian. (kaw)

Baca Juga: OECD: Penyusunan Final Report Pajak Digital itu Sulit
Topik : pajak digital, ekonomi digital, GAFA, penghindaran pajak, AS, Inggris
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Jum'at, 21 Juni 2019 | 16:16 WIB
AMERIKA SERIKAT
Jum'at, 26 April 2019 | 15:54 WIB
ZIMBABWE
Kamis, 15 September 2016 | 06:02 WIB
ZIMBABWE
Senin, 31 Desember 2018 | 14:35 WIB
ZIMBABWE
Senin, 12 September 2016 | 17:01 WIB
ZIMBABWE
Jum'at, 10 Mei 2019 | 16:37 WIB
ZAMBIA
Rabu, 15 Agustus 2018 | 12:10 WIB
ZAMBIA
Senin, 10 September 2018 | 09:45 WIB
YUNANI
Jum'at, 15 Juni 2018 | 17:42 WIB
ARAB SAUDI
Jum'at, 27 Juli 2018 | 16:21 WIB
JEPANG