PEREKONOMIAN INDONESIA

Darmin: Tidak Andalkan Ekspor Justru Buat Indonesia Jauh dari Resesi

Redaksi DDTCNews | Rabu, 09 Oktober 2019 | 14:56 WIB
Darmin: Tidak Andalkan Ekspor Justru Buat Indonesia Jauh dari Resesi

Menko Perekonomian Darmin Nasution.

JAKARTA, DDTCNews – Laju pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III/2019 diprediksi tetap bergerak di kisaran 5%. Faktor domestik masih menjadi penopang utama gerak pertumbuhan.

Menko Perekonomian Darmin Nasution masih optimistis pertumbuhan ekonomi tetap positif di kisaran 5% pada kuartal III/2019. Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih menjadi variabel yang menopang laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tetap berada di teritori positif.

“Kalau 5% saya kira pasti [bisa dicapai] dan bisa dilihat dari konsumsi rumah tangga. Kita itu lebih banyak tergantung permintaan di dalam negeri daripada ekspor,” katanya di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga:
Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

Mantan Gubernur Bank Indonesia itu menyebutkan kondisi Indonesia berbeda dengan negara lain di Kawasan Asean seperti Malaysia dan Singapura yang berisiko mengalami resesi ekonomi. Kedua negara tersebut mengalami perlambatan ekonomi karena besarnya kontribusi ekspor dalam struktur perekonomian.

Sementara itu, sambung Darmin, situasi Indonesia banyak bertumpu kepada konsumsi rumah tangga di dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah terus fokus untuk menjaga konsumsi domestik tetap tinggi tahun ini.

“Porsi ekspor-impor kita di dalam ekonomi tidak setinggi Malaysia atau Thailand sehingga dia (pertumbuhan ekonomi Indonesia) masih bisa bertahan sampai 5%,” ujarnya.

Baca Juga:
Tax Ratio Indonesia Rendah, Prabowo: Apakah Kita Lebih Bodoh?

Darmin melanjutkan perbaikan regulasi menjadi alat andalan pemerintah untuk meningkatkan denyut perekonomian. Omnibus law perizinan menjadi agenda terdekat yang dilakukan pada penghujung masa bakti Kabinet Kerja 2014-2019.

“Kita sedang memikirkan penyederhanaan lebih lanjut dari perizinan melalui omnibus law. Itu kalaupun di pemerintahan ini tidak selesai, minimal bahannya sudah selesai sehingga pemerintahan mendatang bisa menyelesaikannya,” imbuh Darmin. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 28 Maret 2024 | 09:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Utang Pemerintah Tembus Rp 8.319 triliun pada Akhir Februari 2024

Jumat, 22 Maret 2024 | 08:39 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tax Ratio Indonesia Rendah, Prabowo: Apakah Kita Lebih Bodoh?

Minggu, 11 Februari 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenperin: Manufaktur Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 2023

BERITA PILIHAN
Jumat, 29 Maret 2024 | 15:15 WIB KONSULTASI PAJAK

Beli Rumah Sangat Mewah di KEK Pariwisata Bebas PPh, Perlu SKB?

Jumat, 29 Maret 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah Pemudik Melonjak Tahun ini, Jokowi Minta Warga Mudik Lebih Awal

Jumat, 29 Maret 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pengajuan Perubahan Kode KLU Wajib Pajak Bisa Online, Begini Caranya

Jumat, 29 Maret 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Tanah dalam UU HKPD?

Jumat, 29 Maret 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Perlakuan PPh atas Imbalan Sehubungan Pencapaian Syarat Tertentu

Jumat, 29 Maret 2024 | 10:30 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Disusun, Pedoman Soal Jasa Akuntan Publik dan KAP dalam Audit Koperasi